Ringkasan Cepat:
- Kemenkes mencatat 932 puskesmas, sekitar 9 persen, sudah ramah penyandang disabilitas (9/10/2026).
- Pada November 2025, angkanya 208 puskesmas atau sekitar 2 persen.
- Audit HWDI menemukan hanya 8 persen puskesmas punya petugas terlatih untuk pasien disabilitas.
10 Oktober 2026 — Puskesmas ramah disabilitas ternyata baru 9 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia, kata Kemenkes. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menyebut 932 puskesmas sudah memenuhi kriteria itu. Pernyataan disampaikan Jumat (9/10/2026) di Jakarta, saat peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Pada November 2025, Kemenkes mencatat baru 208 puskesmas.
Berapa Persen Puskesmas yang Sudah Ramah Disabilitas?

Sebanyak 932 puskesmas, atau sekitar 9 persen, kini berstatus ramah penyandang disabilitas. Angka itu disampaikan Maria Endang Sumiwi, menurut ANTARA, Jumat (9/10/2026).
Jumlah puskesmas di Indonesia sekitar 10 ribu unit. Karena itu, 932 unit setara kira-kira 9 persen.
Endang sendiri mengakui capaian ini masih kecil. Layanan bagi penyandang disabilitas di puskesmas, katanya, baru dimulai.
“Sudah ada 932 atau 9 persen puskesmas ramah penyandang disabilitas.”
— Maria Endang Sumiwi, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, 9 Oktober 2026
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan paparan soal layanan kesehatan jiwa. Menurut Endang, sekitar 6.549 puskesmas atau 64 persen kini mampu memberi layanan tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh puskesmas mampu melakukannya dalam dua tahun.
Naik dari 208 Puskesmas, tapi Masih Jauh dari Target

Pada November 2025, Kemenkes menyebut baru sekitar 2 persen atau 208 puskesmas yang memenuhi kriteria ramah disabilitas. Data itu dimuat ANTARA saat Hari Kesehatan Nasional.
Dibandingkan data tersebut, jumlahnya bertambah sekitar 724 puskesmas. Itu selisih hitungan sederhana dari dua angka resmi Kemenkes. Kemenkes belum merinci apakah kriteria penilaiannya sama pada kedua periode.
Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, pernah menjelaskan penyebab minimnya puskesmas ramah disabilitas. Infrastruktur belum memenuhi prinsip universal design. Banyak tenaga kesehatan juga belum paham cara melayani pasien sesuai ragam disabilitasnya.
Temuan Audit: Ramp Saja Tidak Cukup

Kesenjangan juga terlihat dari audit Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Hasilnya dipaparkan dalam Dialog Nasional di Jakarta, Rabu (10/9/2026), saat HWDI dan Kemenkes menandatangani nota kesepahaman.
Menurut laporan Fajar, temuan audit itu meliputi:
| Aspek layanan | Temuan audit HWDI |
| SOP khusus pasien disabilitas | 54 persen puskesmas belum menerapkannya secara menyeluruh |
| Petugas terlatih | Hanya 8 persen puskesmas memilikinya |
| Alat bantu komunikasi visual | Sekitar 25 persen puskesmas menyediakannya |
| Juru bahasa isyarat | Belum tersedia |
Revita, yang berbicara dalam dialog itu, menekankan bahwa aksesibilitas tidak berhenti pada bangunan.
“Layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya soal tersedianya Puskesmas atau rumah sakit.”
— Revita, Dialog Nasional HWDI–Kemenkes, 10 September 2026
Ia juga meminta kebutuhan anggaran disabilitas masuk ke dokumen perencanaan daerah, hingga kegiatan di tiap puskesmas, menurut Wamanews.id.
Mengapa Ini Penting bagi Kesehatan Anak?

Puskesmas adalah pintu pertama layanan kesehatan anak, mulai dari imunisasi sampai deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Jika puskesmas belum ramah disabilitas, anak dan orang tua yang butuh akomodasi ikut terdampak.
Imran Pambudi memaparkan data prevalensi pada anak. Per 1.000 anak, 10 anak mengalami disabilitas intelektual, 8 disabilitas mental, 4 disabilitas fisik, dan 2 disabilitas sensorik. Data ini dikutip ANTARA saat Hari Kesehatan Nasional 2025.
Pada 9 Oktober 2026, Endang juga mengutip WHO. Menurut estimasi itu, ADHD dialami sekitar 2,7 persen anak usia 10–14 tahun. Prevalensi disleksia disebut sekitar 5–20 persen, merujuk penelitian internasional 2020.
Imran menambahkan, banyak kasus neurodivergensi terlambat ditemukan. Kemenkes pun menekankan peran keluarga. Keluarga yang tidak merasa sendirian, kata Kemenkes, lebih berani mencari bantuan.
Kronologi Data Puskesmas Ramah Disabilitas

| Waktu | Kejadian | Sumber |
| November 2025 | Kemenkes mencatat 208 puskesmas (±2 persen) ramah disabilitas | ANTARA |
| 10 September 2026 | HWDI dan Kemenkes teken MoU; audit ungkap 8 persen puskesmas punya petugas terlatih | Fajar, Wamanews.id |
| 9 Oktober 2026 | Kemenkes sebut 932 puskesmas (±9 persen) ramah penyandang disabilitas | ANTARA, TIMES Indonesia |
Apa Selanjutnya?

Kemenkes belum menyebut target persentase puskesmas ramah disabilitas dalam keterangan 9 Oktober 2026. Yang sudah jelas, target kesehatan jiwa 100 persen puskesmas dalam dua tahun.
MoU Kemenkes–HWDI menjadi landasan kerja sama pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi layak di layanan kesehatan. Hasil konkretnya baru bisa diukur dari data puskesmas berikutnya.
Orang tua yang anaknya memerlukan akomodasi khusus dapat menanyakan layanan yang tersedia langsung ke puskesmas terdekat. Konsultasikan dengan dokter anak sebelum mengambil tindakan.
Baca Juga Anak Sering Pegang Telinga? Ini Cara Mencegah dan Mengatasi Infeksi Telinga dengan Tepat
FAQ
Berapa persen puskesmas ramah disabilitas di Indonesia?
Sekitar 9 persen atau 932 puskesmas, menurut Kemenkes per 9 Oktober 2026.
Berapa jumlahnya setahun lalu?
Pada November 2025, Kemenkes mencatat 208 puskesmas atau sekitar 2 persen.
Apa kekurangan terbesar layanan puskesmas bagi penyandang disabilitas?
Audit HWDI menyebut hanya 8 persen puskesmas punya petugas terlatih, dan 54 persen belum menerapkan SOP khusus secara menyeluruh.